Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memberikan keterangan pers di Ruang Press Room BKKBN, Jakarta, Kamis (4/11).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini sampai tahun 2035 adalah kesempatan untuk meraih bonus demografi.
"Era sekarang sampai tahun 2035 adalah kesempatan untuk mendapatkan bonus demografi yang harus ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan," kata Hasto pada webinar tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, Senin (15/11).
Karena itu, Hasto mengingatkan bahwa tanpa sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing peluang Indonesia memetik bonus demografi akan berlalu cuma-cuma.
"Akhirnya, dalam bentuk angka kuantitas jumlah penduduk yang usia produktif banyak, tapi belum tentu produktif kalau kualitas SDM-nya belum bisa bersaing dan kemudian akhirnya juga tidak produktif," kata Hasto.
Hasto menambahkan, jumlah penduduk besar dengan proporsi usia produktif yang besar akan membutuhkan pangan (makanan) yang juga jumlahnya tidak sedikit.
"Ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak produktif meciptakan kebutuhan sendiri, dan pangsa pasar kita diambil orang lain, maka sudah barang tentu jumlah penduduk usia produktif menjadi beban pembangunan, bukan menjadi modal pembangunan," ujarnya.
Terkait hal itu, Hasto meminta agar angka stunting yang saat ini masih di angka 27,6 persen diturunkan sedemikian mungkin agar kesempatan bonus demografi bisa mengakselerasi pendapatan per kapita warga dan Keluarga di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Hasto mengatakan telah melakukan berbagai upaya usai ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2022. Di antaranya melakukan sinergitas antarkementerian dan lembaga.
"Namun, harapannya percepantan penurunan stunting ini masih perlu kita tingkatkan karena sinergitas antarkementerian dan lembaga harus selalu kita jalanan atau yang kita kenal dengan konvergensi," kata Hasto.
"Saran untuk konvergensi tentu harus melalui media komunikasi yang terkini, seperti media sosial, aplikasi, atau komunikasi yang dijalin dalam integrasi data," sambungnya.
Hasto menyampaikan, ada substansi yang sangat penting untuk diintegrasikan antarkementerian dan lembaga yaitu data mengenai siapa dan dimana keluarga berisiko melahirkan bayi stunting, siapa dan dimana penderita stunting tersebut, dan siapa dan dimana keberadaan ibu hamil berisiko melahirkan bayi stunting.
"Ini adalah data- data penting, data keluarga, sasaran yang harus kita integrasikan menjadi suatu big data bersama Kementerian Dalam Negeri yakni Dukcapil dan juga dengan kementerian dan lembaga yang lainnya," kata Hasto.
Alasan melibatkan melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam intervensi stunting karena berkaitan dengan gizi, masalah lingkungan, sanitasi, air bersih dan perumahan yang tidak kumuh.
Selain itu, lanjut mantan Bupati Kulon Progo itu, faktor lain yang mempengaruhi di antaranya adalah situasi kemiskinan termasuk masyarakat level pendidikan setempat.
KEYWORD :Hasto Wardoyo Stunting Bonus Demografi BKKKBN
