Kapal pengawas perikanan. (Foto: KKP)
Jakarta, Jurnas.com - Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk melakukan penjajakan terkait produksi kapal pengawas perikanan, dari banyak negara produsen, tidak hanya dari negara tertentu saja.
Dengan tidak terpaku kepada perusahaan tertentu di satu negara saja, maka kemungkinannya lebih besar untuk memperoleh vendor yang bisa memproduksi unit kapal pengawas yang sesuai kebutuhan di Indonesia. Hal itu, lebih meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan.
"Sebaiknya KKP melakukan tender kapal pengawas dari sebanyak mungkin perusahaan di berbagai negara," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (3/11).
Selain itu, Abdul Halim juga melihat dengan banyaknya penjajakan kemungkinan dapat lebih meningkatkan transparansi. "Minimalisasi penyimpangan wewenang yang mengarah pada terjadinya praktek korupsi," tegas Abdul Halim.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambangi salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang terletak di Vigo, Spanyol, dalam rangka mencari peluang kerja sama dalam memperkuat kapal pengawas perikanan RI.
"Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan," kata Sakti Wahyu Trenggono setelah menyambangi markas perusahaan galangan kapal Freire Shipyard di Vigo, Spanyol, pada 29 Oktober 2021.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).
"Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024," ujarnya kepada manajemen Freire.
Pada saat ini, KKP melalui Ditjen PSDKP baru memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Idealnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, KKP harus mempunyai minimal 70 kapal.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KKP Abdul Halim Kapal Pengawas
