Hotma Akui Jadi Kuasa Hukum Kemendagri

Jakarta - Pengacara kondang, Hotma Sitompoel mengklaim pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK lantaran kapasitasnya sebagai pengacara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Hal itu disampaikan Hotma usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun anggaran 2011-2012, di gedung KPK, Selasa (29/11).

Hotma diperiksa sebagai saksi sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto.

Dikatakan Hotma, Kantor Hukum Hotma Sitompoel and Associates ditunjuk sebagai pengacara Kemdagri untuk menghadapi gugatan sejumlah perusahaan terhadap konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang memenangkan lelang e-KTP.

"Kantor kami adalah lawyer dari Kemendagri. Kan waktu konsorsium menang, ada yang keberatan. itu saja. pertanyaanya, apa saja yang sudah saya lakukan," ungkap Hotma sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta.

Pun demikian, Hotma enggan membeberkan lebih jauh mengenai hal yang diketahuinya dan dilakukan kantor pengacaranya terkait kasus ini. Termasuk adanya dugaan penggelembungan atau mark up dalam proyek tersebut dan merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Hotma menegaskan, sebagai pengacara berhak untuk tidak mengungkap hal-hal yang dilakukannya dalam membela Kemdagri. "Mana boleh pekerjaan saya dibeberkan. Tidak boleh," tandas Hotma.

KEYWORD :

Korupsi e-KTP Horma Sitompoel

Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang

Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya

KPK Serahkan Memori Kasasi Perampasan Aset Rafael Alun

Pengakuan Galih Loss, Tiktokers tersangka Penistaan Agama

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara