| Kamis, 24/11/2016 17:34 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritasi. Salah satu upayanya yakni dengan meluncurkan Produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB).
PCB yang merupakan hasil kerjasama antara
KPK dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (
LIPI) ini yakni berupa naskah kode etik politisi dan partai politik, serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia.
Dengan PCB itu, diharapkan politisi yang dijalankan politisi mampu meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan bangsa. Selain itu, panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik juga diharapkan dapat diadopsi oleh parpol dalam melakukan perbaikan dan perubahan yang positif atas tata kelola partai politik.
Wakil Ketua
KPK, Laode M Syarif berharap kode etik yang disusun
LIPI bersama pihaknya masuk dalam UU tentang Partai Politik. Selain itu, kode etik dan panduan rekrutmen ini juga menjadi syarat mutlak penaikan bantuan dana politik dari APBN dan menjadi syarat untuk partai politik yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham. Hal itu dimaksudkan agar dua naskah ini berjalan efektif.
"Selanjutnya ada tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politisi dan partai politik," ungkap Laode saat membuka peluncuran Produk dan Program Politik Cerdas Berintegritas (
PCB), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (24/11).
Menurut Laode, dari sinilah upaya perbaikan pada kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik dapat diwujudkan. Hal itu dinilai penting lantaran partai politik merupakan pilar penting dan strategis dalam kehidupan demokrasi.
"Karena itu, partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam menjaring anggota, kader, dan para calon pejabat publik," ucap Laode.
PBC ini lahir atas keprihatinan atas maraknya pihak yang dijerat dan ditangkap lantaran dugaan rasuah. Laode menyebut, dari 600 koruptor yang ditangkap pihaknya sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Dari jumlah tersebut, 200 koruptor berpendidikan S2 dan selebihnya memiliki pendidikan S1. Sebanyak 40 koruptor bahkan bergelar S3.
Selain berpendidikan tinggi, para koruptor ini juga sebagian besar memiliki akses terhadap kekuasaan dan terafiliasi dengan partai politik. Sebanyak 35 persen dari 600 koruptor yang ditangani
KPK, kata Laode, merupakan kader partai politik.
Laode mengaku miris dengan kondisi tersebut. Terlebih, Indonesia membutuhkan politisi yang baik dan dapat menjadi inspirasi. Namun, dari sebuah survei kecil yang dilakukan
KPK, sebagian kalangan yang ditanya mengenai tokoh inspiratif ini menyebut tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia. Misalnya, di lembaga Polri ada mantan Kapolri, Hoegeng Imam Santoso yang meninggal 2004 lalu; mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang meninggal dunia pada 2001; dan di dunia politik ada pendiri Partai Masyumi, Mohammad Natsir.
"Jadi susah sekali mengajarkan anak-anak untuk menjadi politisi, padahal politisi itu menjadi pegangan pemimpin bangsa ini," tandas Laode.
KEYWORD :
KPK LIPI Politik Berintegritas PCB
