Menkeu Tak Bisa Ungkap Perusahaan Pengemplang Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengungkap apakah PT EK Prima Ekspor Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang ikut program pengampunan pajak atau tidak. 

Dikatakan Sri, Kemenkeu harus merahasiakan informasi terkait seseorang atau perusahaan dalam program Tax Amnesty. Hal itu sesuai Undang-undang Tax Amnesty. Dimana dilarang untuk mengungkap informasi peserta Tax Amnesty.

"Kalau apakah ikut atau tidak, saya tidak bisa sampaikan. Karena nanti saya kena pasal di Undang-undang Tax Amnesty," ucap Mulyani di kantor KPK, Selasa (22/11). 

Meski demikian, kata Sri, pihaknya mempersilakan lembaga antirasuah pimpinan Agus Rahardjo melakukan penyidikan dan menuntaskan kasus hukumnya. 

Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif memastikan bahwa pihaknya terus mengembangkan kasus suap tersebut. Pun termasuk kemungkinan "permainan" lain Handang di kasus pajak. "Ya dia kan kepala sub ya, kasubdit bukti-bukti permulaan. Jadi semua lewat dia kasus-kasus pajak," tegas Laode.

Penyidik KPK, kata Laode, juga akan mendalami dugaan apakah ada pihak lain yang pernah "diurus" Handang terkait persoalan pengamanan pajak. Meski demikian, kata Laode, saat ini pihaknya fokus pada pengembangan kasus yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (22/11) malam ini.

"Tentunya kalau ada pihak lain terlibat dalam kasus ini KPK akan menelusurinya," tandas Laode.

KEYWORD :

KPK OTT Pegawai Pajak Sri Mulyani

KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka

Mahasiswa UNSOED Demo kenaikan UKT

Rusia Serang Jalur Kereta Api Ukraina untuk Ganggu Pasokan Senjata AS

Tanggapan Anies soal Nasdem dan PKB dukung Prabowo

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun