Dukungan ke Airlanggga bukan tanpa alasan, sebab, dibawah kepemimpinan Airlangga, Partai Golkar berhasil keluar dari kemelut dualisme kepemimpinan yang kala itu sempat memanas.

Pemilihan ketua umum (Ketum) Partai Golkar dengan sistem aklamasi dinilai akan menghancurkan partai berlambang pohon beringin itu.

Upaya Airlangga Hartarto memaksakan pemilihan Ketum Partai Golkar secara aklamasi pada Munas nanti menggambarkan keengganan dalam melakukan konsolidasi ke pengurus DPD II tingkat kabupaten/kota.

Di tengah Rapimnas Partai Golkar yang tengah berlangsung hari ini di Jakarta, santer terdengar informasi tentang adanya oknum pejabat tinggi pemerintah ikut bermain dalam Munas Golkar yang akan digelar awal Desember mendatang.

Jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan dengan memaksakan aklamasi, maka akan berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar.

Rangkap jabatan Menko Perekonomian yang sekaligus sebagai ketua umum (Ketum) partai dinilai merusak sistem dan bisa membuat Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi.

Pernyataan Presiden Jokowi terkait impor pacul menjadi tamparan keras buat Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng disebut menerima uang USD 1 juta dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Hal itu berdasarkan amar putusan Markus Nari terkait kasus suap proyek e-KTP.

Mantan anggota DPR RI Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara terkait kasus suap proyek e-KTP.

Untuk memutuskan apakah Pilkada bakal digelar secara langsung atau tidak, DPP Partai Golkar akan menunggu masukan - masukan dari kader-kadernya di Komisi II dan juga Fraksi - Fraksi partai politik di DPR RI dan Anggota MPR RI.