DPR Janji Akan Perkuat Posisi Tawar Petani Sawit

Sundari | Kamis, 24/09/2020 17:21 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari F-PKB, Daniel Johan. Foto: dpr

Jurnas.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari F-PKB, Daniel Johan berkomitmen untuk melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani rakyat kelapa sawit. Salah satunya, menajamkan skema hilirisasi untuk menguatkan posisi tawar petani.

Daniel menyampaikan pandangannya tersebut dalam webinar bertema `Sawit Untung Petani Buntung` yang digelar oleh jurnas.com bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Selama webinar berlangsung, Daniel mendengar beragam keluhan dari petani sawit. Dari deretan keluhan itu, dia mengerucutkan menjadi tiga hal. Yakni keluhan soal harga komoditas sawit, legalitas lahan, dan pembangunan infrastruktur.

Soal harga, kata dia, memiliki kaitan langsung dengan rantai pasok. Terkait hal ini, DPR akan mendorong panitia kerja (panja) sawit untuk mempertanyakan pengelolaan dana sawit dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"DPR mendorong petani rakyat masuk rantai pasok biodiesel," kata Daniel.

Kemudian tentang legalitas lahan, menurut Daniel, pihaknya akan mendorong Panja Kehutanan, terutama terkait RUU Kehutanan. Di dalam RUU ini juga disinggung juga disinggu soal lahan sawit.

"Kami ingin legalitas lahan diselesaikan bagi petani kelapa sawit. Mudah-mudahan penuntasan legalitas lahan menjadi warisan keberhasilan DPR periode ini," ujar dia.

Sementara itu, soal infrastruktur, Daniel mengaku  sedang memikirkan metoda yang pas untuk menggulirkan skema hilirisasi sawit. Yang sudah terpikirkan, menurut dia, adalah mendorong BUMDes untuk penguatan petani.

"Dana desa lebih memungkinkan dijadikan BUMDes, terutama di desa yang petani sawit mayoritas. Ini lebih mudah dilakukan, lebih visiable," jelas dia.

Pada bagian lain, Daniel juga menekankan pentingnya kebijakan tegas dari pemerintah.

"Pemerintah harus memiliki kebijakan yang tegas, sawit sebagai produk strategis. Yang penting, bagaimana menyejahterakan rakyat. Ini ada 5,8 juta hektare lahan sawit rakyat, atau 41 persen dari luas total sawit nasional, " tegas Daniel.