Menteri BUMN, Erick Thohir
Jakarta, Jurnas.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erick datang melalui pintu belakang KPK.
Erick mengaku, kedatangannya ke Gedung KPK untuk bertemu dengan pimpinan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Erick, yang langsung masuk ke dalam mobilnya, Rabu (8/7).
Sayangnya, Ercik enggan bicara lebih rinci terkait topik diskusinya dengan pimpinan KPK. Ia hanya menyampaikan bahwa pertemuan itu dilakukan dengan seluruh pimpinan KPK.
"(Ditemui) semua pimpinan," singkatnya.
Sebelumnya, Erick Thohir mengungkap bahwa saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.
"Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini," ungkap Erick Thohir dalam sesi webinar, Kamis (2/7).
Dia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.
"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelasnya.
Atas pengakuan Erick, KPK memintanya menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku siap "jemput bola" agar mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut.
"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tau alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai 2 kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi kepada wartawan, Minggu (5/7).
"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," sambungnya.
Menurutnya, ini bukan pertama kalinya Erick Thohir mengungkap dugaan praktik korupsi di kementeriannya. Erick Thohir sebelumnya pernah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.
"Saya jadi tertarik untuk `meminta` data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," kata Nawawi.
KEYWORD :Menteri BUMN Erick Thohir KPK
