Presiden Turki Tayyip Erdogan (Foto: Gulftoday)
Ankara, Jurnas.com – Hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen menyebutkan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dinilai telah kehilangan banyak dukungan selama beberapa bulan terakhir.
Grup riset independen MetroPoll Arastirma melakukan survei setiap bulan dengan melakukan jajak pendapat, "Jika ada pemilihan parlemen Minggu ini, partai politik mana yang akan Anda pilih?", dan pemilih menjawab akan memilih presiden baru serta 600 anggota parlemen untuk masa jabatan lima tahun pada pemilu 2023 nanti.
Meski untuk sementara AKP masih memimpin polling dengan selisih hampir enam poin di depan partai oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), namun AKP telah kehilangan dukungan selama beberapa bulan terakhir.
Dikutip dari Al-Arabiya pada Selasa (7/7), CHP adalah partai sosial-demokratis dan merupakan partai politik tertua di Turki. Partai ini juga dianggap sebagai oposisi utama di Lembaga Majelis Nasional.
Dari Januari hingga Maret, partai Erdogan tetap stabil dengan 33,7 persen responden mengatakan mereka akan memilih AKP, tetapi pada Juni lalu dukungan menurun menjadi 30,3 persen. Dalam jajak pendapat Mei, 30,7 persen responden mengatakan mereka akan memilih AKP jika ada pemilihan dilakukan waktu itu.
MetroPoll Arastirma tidak menyebutkan berapa banyak responden yang mereka gunakan dalam survei ini.
Hasil survei ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Turki yang telah memburuk selama dua tahun terakhir, dan dinilai menuju ke dalam resesi pada Maret 2019 dengan inflasi yang terus berlanjut.
Erdogan Yakin Menang di Putaran Pertama
Pada pertengahan 2019, pengangguran tercatat sekitar 15 persen, dan penurunan ekonomi mengikis popularitas partai berkuasa.
AKP memenangkan pemilihan wali kota lokal Maret 2019 secara nasional, tetapi kehilangan tiga kota terbesar di Turki, Istanbul, Ankara, dan Izmir.
Pada April lalu, sebuah jajak pendapat Reuters memperkirakan ekonomi Turki akan berkontraksi tahun ini untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, ketika pandemi Covid-19 memangkas produksi hingga pertengahan tahun.
Sebelum wabah Covid-19, pemerintah memperkirakan ekonomi tumbuh 5 persen tahun ini setelah pulih dari resesi tahun lalu. Namun Turki saat ini memiliki jumlah infeksi Covid-19 tertinggi ke-14 di dunia.
"Keuangan Ankara melemah sebelum pandemi, tetapi kombinasi utang luar negeri, krisis kesehatan masyarakat, dan seorang presiden yang memilih untuk melindungi reputasinya daripada kemampuan rakyatnya mengantisipasi bencana," demikian bunyi artikel Kebijakan Luar Negeri yang dilansir Al-Arabiya.
Turki baru-baru ini juga aktif melibatkan diri dalam perang yang sedang berlangsung di Libya ketika Ankara tengah berupaya untuk mengamankan pasokan gas alam di Mediterania Timur.
Militer Turki dikerahkan untuk mendukung Pemerintahan Libya (GNA) yang didukung internasional melawan pasukan Khalifa Haftar yang didukung berbagai negara Teluk dan juga Rusia.
Didukung oleh tentara bayaran Suriah yang dikirim ke Libya oleh Turki, GNA telah mengambil alih sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir yang dikuasai Libyan National Army (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar.
Benghazi tetap menjadi basis LNA, yang didukung oleh parlemen Libya yang berbasis di Tobruk dan negara-negara asing termasuk Mesir, Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab.
Dalam jajak pendapat terpisah yang dilakukan oleh kelompok penelitian, 42 persen responden memandang negatif mengambil peran aktif dalam konflik Libya.
Menindas Oposisi
Tindakan Erdogan terhadap pengkritiknya juga meningkat pada bulan Juni ketika media pemerintah mengumumkan telah meluncurkan surat perintah penangkapan untuk lebih dari 400 orang, termasuk tentara, dokter, dan guru.
Erdogan menuduh pengkritiknya berafiliasi dengan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Fethullah Gulen, seorang pengkhotbah Muslim Turki yang tinggal di Amerika Serikat yang juga dipersalahkan atas upaya kudeta 2016.
"Undang-undang Anti-terorisme di Turki tidak jelas dan banyak disalahgunakan dalam kasus-kasus palsu terhadap jurnalis," menurut Amnesty International.
Lebih dari 319 wartawan telah ditangkap di Turki sejak 2016, dengan 189 outlet media ditutup, menurut Turkey Purge, sebuah situs web yang dijalankan oleh wartawan Turki yang mendokumentasikan penangkapan di negara itu.
KEYWORD :Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Tekanan Ekonomi
