Seorang demonstran tampak membakar poster Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pemimpin Arab Saudi. (Foto: AFP)
Yerusalem, Jurnas.com - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh mengatakan, kesepakatan abad ini Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengenai konflik Israel-Palestina hanya untuk berlindung dari pemakzulan dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dari penjara.
"Rencana ini tidak membentuk dasar untuk menyelesaikan konflik, dan diajukan pihak yang sudah kehilangan integritas dan kredibilitasnya. Ini adalah rencana untuk melindungi Trump dari pemakzulan dan Netanyahu dari penjara," tegas Shtayyeh dalam pertemuan kabinet di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, Senin (27/1).
"Ini bukan rencana perdamaian Timur Tengah. Rencana ini memberi Israel kedaulatan atas wilayah Palestina," sambungnya.
MER-C: Hari Nakba Harus Jadi Jadi Libur Nasional
Shtayyeh mendesak masyarakat internasional untuk memboikot kesepakatan yang digambarkannya sangat condong mendukung rezim Israel.
"Kami meminta komunitas internasional untuk tidak menjadi mitra dalam hal ini, karena melanggar hukum internasional. Hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual," kata Shtayyeh.
Ia mencatat bahwa Presiden Mahmoud Abbas akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Palestina untuk membahas cara terbaik untuk menanggapi kesepakatan kontroversial tersebut.
Sementara itu, sekretaris jenderal partai politik Prakarsa Nasional Palestina (PNI), Mustafa Barghouti, mengatakan penerimaan Trump terhadap Netanyahu dan saingan politik utamanya Benny Gantz di Gedung Putih pada 28 Januari untuk mengumumkan kesepakatan tersebut bukti bahwa rencana tersebut sangat rasis.
"Ini bertentangan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB dan bahkan posisi administrasi AS sebelumnya. Tampaknya Trump sedang berusaha membujuk Netanyahu dan Gantz untuk membentuk kabinet koalisi agar dapat meloloskan kesepakatan untuk melikuidasi hak-hak nasional Palestina," kata Barghouti.
"Apa yang kita saksikan menunjukkan bahwa proses negosiasi di bawah naungan AS telah berakhir, dan pembicaraan tentang hak-hak dan masa depan negara-negara Palestina telah selesai," katanya.
Barghouti menekankan, rakyat Palestina tidak akan membiarkan konspirasi melawan hak-hak nasional mereka untuk dilanjutkan. Hak-hak Palestina merupakan elemen yang menentukan dalam persamaan.
"Adalah tugas semua bangsa dan negara untuk mendukungnya dan menolak untuk berurusan dengan proyek normalisasi dengan mengorbankan Palestina," katanya.
Meskipun rencana tersebut belum dirilis secara lengkap, media Israel menggambarkannya sebagai kesepakatan yang memenuhi hampir semua tuntutan rezim Tel Aviv dengan imbalan kemungkinan, suatu hari nanti mengakui negara Palestina.
"Perdamaian tidak ada hubungannya dengan itu," kata jurnalis Haaretz Amir Tibon di akun Instagramya pekan lalu.
Menurut Times of Israel, kesepakatan itu secara drastis merusak harapan Palestina untuk memulihkan tanah yang dirampas Israel dan memungkinkan Israel memperluas wilayahnya lebih jauh.
KEYWORD :Palestina Kesepakatan Abad Ini Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh Donald Trump
