Kamis, 22/10/2020 22:09 WIB

Wamenag Dorong Guru RI di Saudi Jadi Agen Moderasi

Zainut Tauhid mendorong guru-guru sekolah Indonesia di Arab Saudi, menjadi agen moderasi beragama

Zainut Tauhid bersama Duta Besar Indonesia untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid mendorong guru-guru sekolah Indonesia di Arab Saudi, menjadi agen moderasi beragama yang dapat memberikan pemahaman agama yang baik kepada para peserta didik.

Orang-orang Indonesia di Arab Saudi mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah Indonesia yang dinilai lebih memberikan sentuhan pendidikan, budaya, dan bahasa, ketimbang sekolah-sekolah milik Saudi.

Wamenag memaparkan gagasan Islam Moderat (Islam Wasathiyah) dan ancaman pemikiran gerakan radikalisme, dalam beragama bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak faktor seseorang atau kelompok masyarakat menjadi radikal. Agama tidak memonopoli menjadi penyebab utama seseorang menjadi radikal.

Radikalisme juga bisa bersumber dari masalah ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial. Radikalisme sendiri bisa bermakna positif dan negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah tersebut.

Di antara pandangan radikal, kata Zainut, salah satunya pemahaman yg menganggap paham keagamaanya yang paling benar dan memandang paham dan praktik beragama orang lain salah dan sesat.

Sikap mudah mengafirkan orang Islam dan berlebihan dalam beragama termasuk kedalam sikap radikal tersebut.

"Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, menolak konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk sikap radikal," kata Zainut pada Sabtu (28/12).

Keempat pilar kebangsaan ini, tegas Wamenag, adalah kesepakatan yg dihasilkan oleh para tokoh pendiri bangsa pada saat awal pembentukan negara bangsa Indonesia yang tidak boleh dingkari dan harus menjadi fondasi hidup bersama.

"Karenanya, meskipun paham khilafah diakui oleh kalangan ulama sebagai ajaran Islam dan pernah ada dalam sejarah peradaban umat Islam, namun konsep tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia," lanjut dia.

Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki sebuah kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila.

Dalam praktiknya, lanjut dia, negara Pancasila menjamin semua agama untuk hidup dan menjamin warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

Namun khilafah bukanlah satu-satunya konsep politik atau bentuk negara atau pemerintahan dalam Islam.

"Yang wajib adalah mendirikan negara, sedangkan bentuk negara atau pemerintahan dan mekanismenya merupakan wilayah ijtihad yang boleh jadi setiap negara berbeda dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam," terang Wakil Ketua MUI ini.

Zainut menambahkan, Indonesia sendiri sudah memiliki konsep sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, maka secara otomatis konsep khilafah tertolak dengan sendirinya.

"Bukan ditolak, tetapi tertolak karena bangsa Indonesia telah memiliki kesepakatan tentang bentuk negara dan dasarnya, Pancasila," tegas Zainut.

TAGS : Zainut Tauhid Wamenag Agen Moderasi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :