Ketua DPR, Puan Maharani saat menghadiri Sertijab Kemenko PMK, di kantor Kemenko PMK, Kamis (24/10).
Jakarta, Jurnas.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani, melaksanakan serah terima jabatan kepada Menko PMK yang baru, Muhadjir Effendy pada Kamis (24/10) siang.
Dalam acara lepas sambut yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Puan menyampaikan terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh Muhadjir, antara lain penambahan tiga kartu yang akan berlaku mulai 2020 mendatang.
Tiga kartu tersebut ialah Kartu Sembako, Kartu pra-Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang merupakan bagian dari kampanye pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin.
"Masalah cleansing data harus menjadi perhatian khusus Pak Muhadjir, yaitu untuk melihat apakah penerima manfaat kartu-kartu itu masih hidup, atau orang itu masih ada, kemudian disinkronkan dengan program yang baru," kata Puan.
Puan juga menitipkan agar Muhadjir mengawal pelaksanaan program KIP Kuliah, supaya mahasiswa yang sebelumnya menerima bidikmisi menjadi bagian yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.
"Bagaimana manfaatnya, siapa yang akan menerima, kebutuhannya, itu akan menjadi PR bagi Pak Muhadjir," lanjut politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.
Adapun terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang hingga kini masih menjadi polemik, Puan menyebut rencana pemerintah memberlakukan kenaikan tersebut pada 1 Januari 2020 mendatang tidak berubah.
Dia beralasan, menurut amanat regulasi, iuran BPJS sudah seharusnya dievaluasi setiap dua tahun sekali.
"Ini sudah lima tahun tidak ada kenaikan. Kenaikan itu juga kan kelas I dan kelas II. Untuk penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) tetap ditanggung pemerintah," jelas dia.
Sementara Menko PMK Muhadjir menekankan bahwa saat ini dia akan mempelajari lebih dalam mengenai tugas barunya di kementerian tersebut.
Dalam waktu dekat, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut akan meneruskan program sebelumnya yang dirintis oleh Puan.
"Nanti kalau sekiranya ada yang perlu disempurnakan, akan saya sempurnakan. Kalau tidak, cukup apa yang sudah dirintis oleh Bu Puan," terang Muhadjir.
Adapun terkait fungsi koordinasi, Muhadjir berkomitmen untuk melibatkan delapan kementerian dan 13 lembaga yang ada di bawahnya, untuk menyelesaikan persoalan terkait SDM.
"Misalnya, untuk stunting kan harus melibatkan Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, dan Mendagri. Karena di sana kita punya data kependudukan terkait siapa saja yang dicurigai stunting misalnya," tandas Muhadjir.
KEYWORD :Menko PMK Muhadjir Effendy Puan Maharani
