Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Presiden Iran, Hasan Rouhani
Baghdad, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan pemulangan seluruh pegawai pemerintah non-darurat dari Irak. Imbauan itu datang di tengah memanasnya hubungan Washington dengan Teheran.
Kedutaan AS di Baghdad mengatakan Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan penarikan karyawan dari misi diplomatik AS di ibu kota Irak dan konsulatnya di Erbil.
"Layanan visa normal di kedua pos sementara waktu ditangguhkan. Para pegawai tersebut diminta meninggalkan negara itu segera mungkin menggunakan transportasi komersial," kata pernyataan tersebut, Rabu (15/5).
Sebelumnya, pada Minggu (12/5) kedutaan AS mengimbau warga Amerika sementara waktu tidak melalukan perjalanan ke Irak, di tengah ketegangan tersebut.
Pekan lalu, Washington mengatakan telah mendeteksi ancaman baru dari Iran yang menargetkan kepentingannya dan sekutunya di Timur Tengah.
Laporan itu, beberapa hari setelah Paman Sam memasukkan daftar hitam Pengawal Revolusi Iran sebagai `kelompok teroris`.
Pemerintah AS menerapkan kembali sanksi terhadap ekspor minyak Iran pada November setelah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran, Washington dan negara-negara besar dunia.
Iran mengatakan akan secara resmi berhenti memenuhi beberapa komitmen berdasarkan kesepakatan 2015 menyusul perintah dari dewan keamanan nasionalnya, kantor berita ISNA melaporkan.
Seorang pejabat di badan energi atom negara itu mengatakan kepada ISNA bahwa Iran sekarang tidak akan membatasi produksi uranium yang diperkaya dan air berat.
Amerika Serikat Iran Irak
