Bendera kebangsaan Jepang berkibar di udara.
Teheran, Jurnas.com - Pemerintah Jepang bersedia menengahi antara Amerika Serikat (AS)dan Iran untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir internasional 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.
"Kami mencatat bahwa Iran menyangkal telah menarik diri dari kesepakatan nuklir," kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura pada konferensi pers Kamis setelah Teheran mengumumkan penangguhan beberapa komitmennya berdasarkan perjanjian 2015, dilansir The Japan Times.
"Kami bermaksud untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional, memanfaatkan hubungan persahabatan tradisional kami dengan Iran," tambahnya.
Tokyo secara konsisten mendukung JCPOA yang mencabut sanksi AS dan Eropa terhadap Iran dengan imbalan pembatasan pada program nuklir negara itu.
Sebagai balasan dari keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dan pemulihan kembali sanksi ditambah dengan kegagalan Uni Eropa menyelamatkan JCPOA, Presiden Hassan Rouhani, Rabu (9/5) secara resmi menghentikan penjualan stok uranium yang diperkaya dan berat air selama 60 hari mulai 8 Mei.
Di bawah perjanjian nuklir 2015, Iran hanya diizinkan menyimpan 300 kilogram uranium yang diperkaya. Juga, berdasarkan perjanjian itu, Iran diberi wewenang untuk menukar air berat dengan impor kue kuning.
"Pengumuman ini selama 60 hari. Kami telah mengumumkan kepada lima negara Jerman, Perancis, Inggris, Rusia dan China bahwa jika mereka melakukan perundingan dalam 60 hari dan menjaga kepentingan utama kami yaitu ekpor minyak dan hubungan perbankan, kami akan kembali ke situasi sebelumnya 7 Mei 2019," kata Rouhani dalam rapat kabinet.
Namun, ia memperingatkan, jika dalam waktu 60 hari itu tidak tercapai, Iran akan melanjutkan pengayaan uranium dan tidak akan mengikuti kewajiban berdasarkan JCPOA yang menurutnya pengayaan uraniumnya tidak boleh melebihi tingkat kemurnian 3,67 persen.
Merujuk pada surat yang dikirim ke para pemimpin partai yang tersisa ke JCPOA, Rouhani mengatakan telah menyebutkan dalam surat itu bahwa Iran akan memberikan tanggapan tegas jika pihak-pihak yang tersisa merujuk masalah itu ke Dewan Keamanan PBB.
Surat Rouhani diserahkan ke duta besar negara-negara di Teheran oleh Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Abbas Araqchi. Rouhani mencatat bahwa Iran belum berhenti dari JCPOA dan tindakannya berada dalam kerangka kerja pasal 26 dan 36 dari kesepakatan itu.
Di bawah JCPOA, yang didukung oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, Iran ditugaskan untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan pemutusan sanksi ekonomi dan keuangan.
Namun, sejak Trump menarik AS keluar dari JCPOA, negara-negara Eropa memutuskan hubungan perbankan dengan Iran, berhenti membeli minyak Iran, membatalkan perjanjian, dan perusahaan mereka meninggalkan Iran satu demi satu.
Bahkan ketika sanksi minyak diberlakukan terhadap Iran pertama pada November 2018, yang membebaskan negara-negara tertentu, termasuk Yunani dan Italia, kedua anggota UE ini menolak untuk membeli minyak dari Iran. Sementara China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Turki terus membeli minyak dari Iran dengan keringanan sanksi.
KEYWORD :Jepang Amerika Serikat Kesepakatan Nuklir
