Bupati Kabupaten Nunukan, Asmin Laura Hafid (Foto: Muti/Jurnas)
Tarakan – Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid belum sepakat dengan wacana penarikan kewenangan guru dari daerah ke pemerintah pusat.
Menurutnya, jangkauan pemerintah tak cukup panjang untuk menggapai semua persoalan yang terjadi di daerah. Belum lagi, koordinasi pemerintah daerah (pemda) dengan guru akan terbentur kewenangan yang telah beralih ke pusat.
Asmin mencontohkan, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalihkan kewenangan guru sekolah menengah atas (SMA), dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, pihaknya merasa kehilangan koordinasi dengan para guru SMA yang ada di Nunukan.
“Mereka merasa kewenangan ada di provinsi. Saya tidak tahu kalau nanti ke pusat semua. Memang dari sisi anggaran kami diuntungkan, karena jadi tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Asmin kepada awak media, di SMP Negeri 1 Nunukan, pada Selasa (27/11).
Selain itu, lanjut Asmin, pemerintah pusat terlebih dahulu harus memberikan penjelasan rinci kepada pemda, terkait teknis yang harus dilakukan pemda, bila mana ada permasalahan guru yang terjadi di akar rumput.
Pasalnya, yang selama ini masyarakat ketahui ialah pemda bertanggung jawab atas segala persoalan yang ada di dalam suatu wilayah kabupaten, termasuk dalam hal ini masalah guru. Sementara kewenangan guru akan diubah.
“Jadi harus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab masyarakat tidak mau tahu itu. Sementara kami yang digembosi, pemerintah daerah,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri PAN-RB dan Mendikbud berwacana menarik guru ke pusat. Wacana ini berdasarkan kajian pemerintah, di mana di sejumlah negara guru berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Penarikan guru ke pusat juga dinilai lebih efektif dalam rangka meratakan persebaran guru di seluruh Indonesia.
KEYWORD :Penarikan Guru Bupati Nunukan Asmin Laura
