Marlen Sitompul | Sabtu, 10/11/2018 14:42 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi dihadapan ribuan buruh pada May Day, di depan Gedung DPR
Jakarta - Pernyataan Presiden Jokowi terkait politik Genderuwo dan sontoloyo bak menepuk air terpercik ke muka sendiri. Sebab, masyarakat tidak punya kapasitas untuk menjadi Genderuwo atau sontoloyo.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Jakarta, Sabtu (10/11). Menurutnya, kemampuan masyarakat atau politisi di luar pemerintahan untuk menciptakan opini atau pembelahan itu sangat lemah.
"Yang punya kemampuan menciptakan opini dan pembelahan yang sangat kuat itu adalah pemerintah," kata Fahri.
Dengan demikian, kata Fahri, politik propaganda atau pembelahan yang terjadi di masyarakat adalah karya dari pemerintahan
Presiden Jokowi. Mengingat, masyarakat biasa tidak punya kapasitas untuk menjadi Genderuwo sebagaimana yang disebut Jokowi.
"Kata-kata sontoloyo, genderuwo ini adalah judgement yang berasal dari kegagalan identifikasi dari pemerintahan bahwa sumber dari genderuwo dan sontoloyo adalah pemerintah. Power holder-nya, pemimpinnya," terangnya.
"Makanya harus kembali ke sendiri. Jadi ini menepuk air terpercik ke muka sendiri, sebenarnya begitu," tegas Fahri.
Situasi pembelahan ideologi yang terjadi saat ini, lanjut Fahri, tidak pernah terjadi ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun berjalan.
"Pak SBY 10 tahun jadi presiden, waktu itu FPI ada, HTI ada, waktu itu juga pejabat dimana-mana juga sama. Tapi rasanya selama 10 tahun itu kita tidak merasakan pembelahan dan konflik ideologi seperti ini," kisahnya.
Sebelumnya,
Presiden Jokowi menyebut banyak politikus yang mempengaruhi masyarakat dengan tidak memakai etika dan sopan santun dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11).
"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar, kan? Itu sering saya sampaikan itu namanya `politik genderuwo`, nakut-nakuti," kata Jokowi.
KEYWORD :
Pilpres 2019 Politik Generuwo Presiden Jokowi
