Marlen Sitompul | Rabu, 15/08/2018 13:28 WIB
Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham memenuhi pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, Idrus diperiksa terkait kasus suap PLTU Riau-1.
Idrus mengaku, pemeriksaan ketiga kali ini untuk memperjelas pemeriksaan sebelumnya. Dimana, pemeriksaan sebelumnya Idrus dimintai keterangan terkait aliran suap
PLTU Riau yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
"Saya punya keyakinan bahwa mungkin dalam rangka untuk penjelasan saya sebelumnya. Tentunya substansinya belum tahu persis, nanti mungkin setelah ditanyakan penyidik bisa saya sampaikan," kata Idrus, di Gedung
KPK, Jakarta, Rabu (15/8).
Meski telah diperiksa beberapa kali, Menteri Sosial itu menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik
KPK dalam kasus suap proyek bernilai USD900 juta tersebut.
"Jadi kalau kita melihat negara ini maju ya kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik," kilahnya.
Sebelumnya, Juru Bicara
KPK Febri Diansyah mengatakan, dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus tersebut berdasarkan CCTV yang disita penyidik
KPK dari sejumlah tempat.
"Baik CCTV yang ditemukan di rumah direktur utama PLN atau pun kantor yang dilakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu, itu sudah dilihat oleh penyidik," kata Febri, di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (2/8).
Dalam CCTV yang disita
KPK dari sejumlah lokasi, Idrus dan Sofyan terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).
"Proses ini akan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti dan bila ada petunjuk lain maka akan dikembangkan. Sebagian sudah kami dalami dalam pemeriksaan sebagai saksi dua kali, beberapa pertemuan dan pembahasan terkait dengan
PLTU Riau 1. Tetapi apa saja yang ditanya atau disampaikan saksi saat itu, belum bisa disampaikan," kata Febri.
Diketahui,
KPK tengah mendalami dugaan kongkalingkong pihak PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait pembahasan proyek pembangunan
PLTU Riau-I. Salah satunya terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold Natural Resources Limited menjadi anggota konsorsium yang menggarap proyek tersebut.
Dalam proses perjalanan proyek ini, diduga PT PLN melalui anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resources Limited untuk mengerjakan proyek
PLTU Riau-I. Selain Blackgold dan PT PJB, perusahaan lain yang terlibat dalam konsorsium ini yaitu China Huadian Engineering dan PT PLN Batu Bara.
KPK mengendus adanya peran Eni,
Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar dan Sofyan Basir untuk memuluskan Blackgold masuk konsorsium proyek ini.
Idrus Marham dan Sofyan Basir pun mengakui mengenal dekat kedua tersangka ini.
Tak hanya itu, Eni dari balik jeruji besi mengakui ada peran Sofyan dan Kotjo sampai akhirnya PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
Proyek pembangunan
PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan
PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.
Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas
PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk
PLTU Riau-I.
Dalam kasus ini,
KPK baru menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek
PLTU Riau 1.
KEYWORD :
KPK PLTU Riau Dirut PLN Idrus Marham
