Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Foto: Financial Tribune)
Jakarta - Pemerintah Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengataka sekelompok negara Arab yang memberlakukan blokade di Qatar berusaha untuk mengacaukan negara berdaulat.
Di bawah pengawasan Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, udara dan laut terhadapnya, lantaran menuduh Doha mendukung terorisme. Qatar telah berkali-kali membantah tuduhan tersebut, Al Jazeera melaporkan.
“Saya berdiri di hadapan Anda sementara negara dan rakyat saya terkena blokade yang terus-menerus dan tidak adil yang diberlakukan sejak 5 Juni oleh negara-negara tetangga,“ kata Sheikh Tamim, berbicara kepada Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa.
Ia bertanya bukankan yang dilakukan Saudi bukanlah definisi terorisme, dengan mengatakan, langkah-langkah negara-negara pemblokiran adalah sebuah serangan terhadap negara berdaulat dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Negara-negara yang memberlakukan blokade di negara bagian Qatar mencampuri urusan dalam negeri banyak negara, dan menuduh semua pihak yang menentang mereka sebagai terorisme. Dengan melakukan itu, mereka menimbulkan kerusakan pada perang melawan teror,“ kata emir Qatar
“Kami menolak menyerah pada tekanan dan pengepungan,“ tambahnya, dilansir Financial Tribune, Kamis (21/9)
Sheikh Tamim juga menginginkan dialog untuk mengakhiri krisis diplomatik terburuk di Teluk Persia. Ia mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perundingan tanpa prasyarat.
Bahrain-Qatar Lanjutkan Penerbangan Langsung
“Dialog tanpa syarat yang didasarkan saling menghormati kedaulatan diperlukan,“ jelasnya
Pada masalah internasional, Sheikh Tamim meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Rohingya dan meminta warga Palestina untuk menyelesaikan rekonsiliasi nasional mereka.
Ia juga mengatakan bahwa Israel terus menghalangi perdamaian penuh dan abadi dengan menolak prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 dan dengan melanjutkan kebijakan penyelesaiannya di wilayah-wilayah pendudukan.
KEYWORD :Qatar Uni Emirat Arab Mesir Bahrain
