Jum'at, 24/03/2017 09:04 WIB

Selamatkan Aset Pemkot Surabaya, Risma Minta Bantuan

Lembaga antikorupsi memastikan bakal menindaklanjuti aduan yang dilayangkan Risma.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menyelamatkan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya. Permintaan itu disampaikan langsung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat bertandang ke markas lembaga antikorupsi pada hari ini, Senin (20/3/2017).

Dikatakan Risma, pihaknya saat ini tengah berupaya mempertahankan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya yang digugat di pengadilan. Diantaranya, Gelora Pancasila, waduk di Kecamatan Wiyung, Surabata, sebuah aset di Jalan Basuki Rahmat, dan tanah serta bangunan Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo. Menurut Risma, sengketa aset-aset ini terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. "Masalah aset Pemerintah Kota (Surabaya) karena banyak yang mau lepas. Saya berusaha pertahankan aset itu. Ada tujuh yang tadi saya laporkan, nanti kemungkinan ada tambahan lagi," ungkap Risma kepada media di Gedung KPK, Jakarta.

Namun, tim hukum Pemkot Surabaya dalam persidangan sejumlah sengketa kerap mengalami kekalahan. Karena itu, Risma meminta bantuan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mempertahankan aset-aset tersebut. "Jadi kasusnya itu sebelum saya jadi Wali Kota nah sekarang proses pengadilan kemudian, menurut saya ada yang proses itu tidak benar tapi kita kalah terus di pengadilan. Nah, ini kan pertahanan saya terakhir. Saya juga minta bantuan Kejagung untuk bantu beberapa diantaranya. KPK juga akan bantu beberapa diantaranya. Saya ingin aset ini tetap dipertahankan Pemkot Surabaya," tutur dia.

Guna mendapat bantuan dari KPK itu, Risma mengaku akan melaporkan secara resmi sejumlah sengketa aset tersebut. Pasalnya, KPK baru bisa menangani kasus tersebut setelah adanya pengaduan. "Nanti akan ada beberapa yang mungkin akan bisa ditangani langsung tapi ada beberapa yang memang harus buat surat pengaduan," ujar dia.

Selain terkait aset, Risma mengaku meminta bantuan KPK terkait sejumlah kerja sama yang dilakukan Pemkot Surabaya. Pasalnya, Pemkot Surabaya dalam sejumlah kerja sama selalu menjadi pihak yang dirugikan.  Meski demikian, Risma tak merinci lebih lanjut mengenai kerjasama yang membuat pihaknya merugi itu. Yang jelas, kata Risma, pihaknya tidak dapat serta merta menghentikan kerja sama itu. "Termasuk kerjasama yang dulu-dulu dibuat. Karena merugi terus, kita ingin berhenti tidak bisa," kata dia.

Lembaga antikorupsi memastikan bakal menindaklanjuti aduan yang dilayangkan Risma. Terlebih, tim penyelamatan barang milik negara KPK telah bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk menyelamatkan aset-aset negara yang beresiko hilang atau pindah tangan. Termasuk sejumlah aset Pemkot Surabaya yang digugat sejumlah pihak.

"Kami memiliki tim penyelamatan barang milik negara sudah kerja sama dengan berbagai institusi atas aset-aset negara yang beresiko hilang pindah tangan atau bentuk-bentuk penyimpangan yang lain dalam konteks di Surabaya memang kita koordinasikan terhadap sengketa hukum yang disana," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Lebih lanjut dikatakan Febri, pihaknya akan mempelajari setiap proses hukum terkait sengketa sejumlah aset itu.  Terlebih Pemkot Surabaya dalam hal ini meyakini aset-aset itu milik negara dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

"Jadi pihak Pemkot Surabaya sangat meyakini aset tersebut adalah asetnya Surabaya karena sudah dimiliki sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka karena manfaat aset tersebut untuk masyarakat seperti salah satunya waduk di Kota Surabaya yang digunakan baik untuk pembangkit tenaga listrik atau pengendalian banjir atau ketersediaan air di lokasi setempat. Kami akan pelajari itu lebih lanjut," terang Febri.

Dia juga memastikan bahwa pihaknya bakal mendalami adanya dugaan permainan dalam sengketa aset itu di persidangan. "(Permainan di persidangan) Itu tentu salah satu laporan yang kita cek lebih lanjut apakah murni ini persoalan hukum di pengadilan atau ada persoalan nonteknis lainnya. Concern KPK tentunya dalam aset-aset negara atau aset daerah tidak berpindah tangan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara. Itu permintaan yang juga diajukan Pemerintah Kota Surabaya," tutur Febri.

TAGS : KPK Walikota Surabaya Tri Rismaharini




TERPOPULER :

TERKINI

Penderita Kanker Ini Terharu, Saat Beyonce Telepon Video

Penyakit yang dideranya, menjadi perhatian rekan sekolahn...

Kumpulan Lawyer Bentuk Tim Anti Kecurangan Pilkada

Tim yang beriai para lawyer secara khusus ini akan mengan...

Kata Fahri, KPK Preman Kampung

Meski disebut-sebut dalam kasus suap pajak, Wakil Ketua D...

Negara-Negara Ini Kibarkan Bendera Inggris Demi Tunjukkan Kepedulian

Selain itu, beberapa aksi kemanusiaan lain tengah dijalan...

Setya Novanto Panik Ditanya Kasus e-KTP

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mulai panik dan geram ke...

Temui Aksi, Anies Tak Klarifikasi Soal Over Budgeting

Anies dinilai tidak memberikan klarifikasi terkait over b...