Ruang Rapat Paripurna DPR RI diwarnai sorak-sorai dan tepuk tangan saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disahkan.

Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Jadi, kami secara khusus menganggap bahwa RUU Profesi Kurator itu adalah harus lex specialis dibanding dengan undang-undang kepailitan.

Perlu saya tegaskan, pembahasan 15 rancangan undang-undang kabupaten kota ini sama sekali tidak menghadirkan daerah otonomi baru.

Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Oh kita bukan, bukan undang lagi, kita akan sidak langsung. Tulis ya, Jababeka itu perusahaan palsu-palsu. Mereka memalsukan ketentuan perundang-undangan

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Ini berisiko mempersempit layanan korban, pemantauan UU TPKS, pencegahan kekerasan, penguatan data dan perlindungan perempuan di daerah

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.