Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.

Percayalah, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Komisi X DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini KemenpanRB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk bersinergi `menyelamatkan` nasib guru honorer.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru honorer.

Sekjen Kemendikdasmen Suharti, menjelaskan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, tentang guru non-ASN atau honorer tak bisa lagi mengajar di sekolah negeri.

Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri Tahun 2026 dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Cilacap.

KPK menilai kebijakan mengenai peningkatan tunjangan bagi hakim ad hoc menjadi salah satu upaya dalam perbaikan sistem peradilan.

KY menilai kebijakan kenaikan tunjangan bagi hakim ad hoc harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja, baik dari aspek independensi maupun integritas.

Di balik lembaran rupiah Tunjangan Profesi Guru (TPG), terselip kisah ketulusan para pendidik yang mengharukan.