Plt Sekjen DPR RI Suprihartini menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pimpinan unit kerja melakukan transformasi tata kelola BMN.

Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan memberikan pengenalan program binaan ke masyarakat sejak usia dini

Komisi III DPR RI mendorong penguatan asesmen dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan kapasitas Lapas.

Lapas Kelas IIA Kerobokan menampung 1.730 warga binaan, termasuk 57 warga negara asing (WNA), dari kapasitas 1.480 orang.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan situasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Merauke, Papua Selatan, telah terkendali.

Seorang petugas Rutan Depok berinisial SD diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah terbukti menyediakan narkoba kepada narapidana.

Kondisi tersebut turut berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi warga binaan, hingga kebersihan lingkungan.

Komisi III DPR menilai Kemenkeu dapat berperan dalam menjaga kondisi dan nilai ekonomis aset sitaan negara.

Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra mengungkap hasil penyelidikan sementara bahwa dua petugas Rutan Depok berperan sebagai penyedia sabu.

UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, hingga siklus SDI.