KPK menyatakan panggilan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama dalam kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea

Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu Dapil

Karena itu kita mendukung adanya syarat itu, tentunya nanti diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30 persen itu, gugurnya bagaimana

Saya kira ini positif bagi blueprint kepemiluan kita ke depan yang lebih pro terhadap gender dan kelompok-kelompok yang selama ini menggaungkan isu feminisme

Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara.

KPK mendalami aliran uang suap terkait pengurusan sengketa lahan dari tersangka sekaligus mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan.

Pemberian uang itu diduga terkait dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan.

Saksi kasus dugaan suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, Linda Susanti menghadiri gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Selasa (19/5).