Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas DK LPS merupakan amanat UU.

Jadi, ini supaya bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi, sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada kamar militer di MA

Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana.

Hukum itu sering dipakai menjadi alat politik, alat pukul politik. Cara membunuhnya bagaimana? Ya pakai cara hukum.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI membahas kondisi geopolitik.

Wah ini kan baru tahu setelah jadi terdakwa baru paham. Nadiem kemarin saya ahli, saya bingung katanya. Jangankan kamu, saya juga bingung.

Presiden Prabwo mengingatkan bahwa para pejabat bersama aparat Kepolisian dan TNI diberi gaji dan makan oleh rakyat

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini kementerian terkait pembahasan RUU Migas.

Kemenko Polkam menilai pasukan TNI bisa ditarik dari Lebanon, jika UNIFIL tidak bisa memberi jaminan perlindungan terhadap prajurit

Ya untuk melengkapi draf, permasalahan-permasalahan yang kita susun. Bareng-bareng dengan draf ya. Karena badan keahlian beberapa kali pertemuan dengan kami.