Pengecekan itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di Kabupaten Bekasi yang menyeret bupati nonaktif Ade Kuswara.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan 2023-2024.

Selain itu, KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya dalam perkara ini.

Hal itu disampaikan Zainal saat diperiksa jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal itu disampaikan Mellisa usai sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Bagaimana bisa setelah gelar perkara, sembilan hari kemudian muncul keputusan bahwa perkara tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti.

Hal tersebut disampaikan eks Dirjen PHU Hilman Latief saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (24/9).

Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang banding perkara korupsi pengadaan Chromebook di PT DKI Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

KPK kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.