Komisi VII DPR resmi membentuk Panja Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat.

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

MAKI meminta Komisi III DPR RI membentuk panja untuk mengusut polemik pengalihan status tahanan rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK.

Panja ini bukan formalitas. Ini bentuk tekanan politik agar kasus ini dibuka seterang-terangnya.

Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti bagaimana struktur pasar saat ini masih memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Para pengusaha dihadapkan pada dilema antara kebutuhan percepatan mendapatkan Sertificat SNI dengan keberlanjutan kegiatan usahanya.

Ketegasan ini diperlukan, untuk melindungi Manusia Indonesia dari kembali terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga harus tetap berada dalam kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Agar pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana lebih fokus dan komprehensif, pimpinan perlu mendapatkan persetujuan apakah raker ini dapat menyetujui?