DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

Legislator PDIP menegaskan bahwa pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah.

Baleg DPR RI menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Hari ini kita menutup babak yang terlalu lama. 22 tahun bukan sekadar angka, melainkan masa di mana jutaan orang bekerja keras tanpa pelindungan hukum layak.

Jadi artinya pada intinya melekat hak eksklusif di situ. Setiap karya-karya baik itu lagu maupun juga jurnalistik dan sebagainya itu harus ada perlindungan.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU PPRT yang telah lebih dari dua dekade masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus.