Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Habiburokhman mengkhawatirkan, tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, esensi dari undang-undang ini akan bergeser.

Proses RUU Perampasan Aset yang berjalan alot selama ini justru mencerminkan sikap hati-hati, bukan kelambanan.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Zaini memiliki kekayaan sebesar Rp25.567.639.655 atau sekitar Rp25,5 miliar.

KPK mengungkap OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terkait dugaan suap sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Salah satu pihak yang ditangkap ialah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

KPK menerbitkan sprindik baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 20 Juli 2026.

Jangan sampai ini kita ingin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi maka ini bisa jadi bencana justru.