Puncak HUT ke-68 Lombok Barat juga dirangkai dalam beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pameran potensi desa serta launching Program Sejahtera dari Desa

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Legislator PDIP menegaskan bahwa pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah.

Mendes PDT Yandri Susanto mendorong agar setiap kepala daerah dapat mengidentifikasi potensi wilayahnya, khususnya menjadi destinasi desa wisata

BSDI akan bertindak sebagai wali data nasional sekaligus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola data secara nasional.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkomitmen untuk menyukseskan program desa-desa tematik di seluruh Indonesia