Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Jika identitas kelembagaan BNN tidak ditegaskan, ada risiko hilangnya kewenangan penyidik, terutama dalam tindakan seperti penangkapan dan penahanan.

Ini berpotensi melemahkan BNN secara institusional, karena kewenangan penyidik bisa menjadi tidak jelas.

Dalam pendekatan pelayanan, kewenangan tetap ada, tetapi digunakan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman, bukan sebagai alat dominasi.

Mendes ucapkan terima kasih atas pembinaan BPK terhadap tatakelola dan pertanggungjawaban anggaran Kementerian Desa PDT dalam bentuk pemeriksaan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi.