Persoalan ini telah berulang kali menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat sipil, namun karhutla kembali terjadi dalam skala luas

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Prinsip utama itu cegah duluan, baru padamkan. Jangan kebalik. Kalau sudah telanjur besar, biayanya mahal, asapnya ke mana-mana, rakyat yang rugi.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.

Komisi XII DPR RI mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Ini belum puncaknya. Karena itu, mitigasi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menunggu kejadian besar baru kemudian sibuk melakukan penanganan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan karhutla.

Beberapa waktu lalu rumah adat, kampung adat Sasak Sade di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu kebakaran. Dan itu nyaris atau bahkan menghanguskan hampir seluruhnya

Kalau terbakar iklim, negara wajib memadamkan, tapi kalau dibakar, selain memadamkan, aparat penegak hukum juga wajib menangkap pelakunya.

Saya kira perlu penekanan. Dan penekanan tadi kalau Bang Riyono saya catat itu datanya bahwa ada PNBP denda korporasi Rp1,5 triliun. Saya kira kan masih kecil.