KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang membagi penanganan kasus menjadi dua klaster.

DPR RI meminta agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut.

Pengembangan perkara dilakukan seiring penyidik terus menelusuri aliran dana dan menyita aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Proses hukum yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah masih menjadi perhatian publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal pengawasan rekening keuangan wajib pajak oleh DJP

Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti. Jadi seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Jawa Timur menindak tegas oknum polisi terlibat narkoba.

Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas

KPK menerbitkan sprindik baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.