KPK menilai keuntungan yang diperoleh pihak swasta dari pengelolaan kuota tersebut dinilai sebagai keuntungan tidak sah atau illegal gain.

Legislator meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memenuhi kebutuhan SDM di daerah untuk memperkuat pelayanan jemaah haji.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi BPKH.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Hal itu ditegaskan Yaqut seusai menjalani sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan agenda pembacaan eksepsi.

Keputusan Yaqut membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 bukan keputusan yang muncul tiba-tiba ataupun tanpa kajian.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Hal itu disampaikan Yaqut seusai menjalani sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa

Prabowo tiba di pelataran Gedung Nusantara sekitar pukul 08.05 WIB. Ia mengenakan setelan jas hitam, dasi biru muda, dan kopiah hitam.