Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP) mengingatkan bila Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah.

Dolfie bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia.

Sekretaris PDIP di DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan anggota DPR RI dari PDIP siap mengawal sidang Sekjen Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (14/3).

Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian anggaran BPKP dan BPS untuk Tahun Anggaran 2025, dengan total alokasi masing-masing sebesar Rp2,473 triliun untuk BPKP dan Rp5,705 triliun untuk BPS.

Persetujuan PMN tunai di antaranya diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Rp1,5 triliun, dan kewajiban penjaminan pemerintah Rp635 miliar.

Nah pemerintahan dalam konsep undang-undang dasar kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia (dan) BPK.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit berharap bahwa ke depan nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan laporan.

Para ahli hukum memperkirakan bahwa putusan itu dapat berdampak pada kasus-kasus tertunda lainnya yang melibatkan undang-undang diskriminasi federal lainnya.

Sejarah mencatat, 130 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 30 Juni 1889, dua anggota parlemen, yang berasal dari Inggris, William Randal Creamer, dan dari Perancis, Frederic Passy bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi multilateral politik pertama di dunia.