Uang yang disita itu merupakan bagian dari uang yang diberikan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni usai melakukan audiensi pada 2 Juni 2026.

Pendalaman dilakukan penyidik melalui pemeriksaan Ketua DPRD, Juprizal sebagai saksi pada Rabu, 8 Juli 2026.

Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan lainnya terkait pelepasan kawasan HPT di Kabupaten Kuansing.

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

Uang tersebut ditengarai berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.828 hektar.

KPK menggeledah sejumlah lokasi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

KPK mengonfirmasi telah menerima laporan dari Menhut, Raja Juli Antoni terkait penolakan gratifikasi pada 3 Juli 2026.

KPK menduga pengumpulan uang SHU para petani dan pertemuan tersebut beririsan dengan pengakuan Sekjen PSI itu soal amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing.

KPK menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Kabupaten Langkat.