Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi

Ketika pemerintah sedang melakukan pembenahan mendasar, seperti penataan anggaran, stabilisasi harga dan persiapan program skala nasional, reaksi publik dinamis

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, segera menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran Program MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Dalam unggahan itu, Dasad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan

Nilai subsidi yang tersalurkan mencapai Rp22,20 miliar, atau 82,33 persen dari alokasi anggaran program sebesar Rp26,97 miliar.

Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Setjen DPR RI menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026.

Komisi V DPR menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2027.