Tiga sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana

Pelimpahan barang bukti dilakukan sebagai tindak lanjut setelah penanganan perkara diserahkan ke Kejagung pada Sabtu 11 Juli 2026.

Polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU.

Uang yang disita itu merupakan bagian dari uang yang diberikan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni usai melakukan audiensi pada 2 Juni 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

KPK mengonfirmasi telah menerima laporan dari Menhut, Raja Juli Antoni terkait penolakan gratifikasi pada 3 Juli 2026.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor di Indonesia dijatuhi hukuman mati