Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Penyitaan dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa saksi selaku pegawai KPP Madya Banjarmasin dan mengembalikan uang tersebut.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kuansing.

KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus dugaan suap restitusi pajak Banjarmasin.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai perekaman SPG di GIIAS tanpa izin untuk konten media sosial berpotensi melanggar hukum dan meminta korban melapor.