Semoga pemerintah segera menyelesaikan harmonisasi dan Presiden dapat segera menurunkan Surpres

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.

KemenHAM memperluas pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAM melalui penguatan prinsip anti diskriminasi, tindakan afirmatif.

Kementerian HAM menegaskan RUU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk melalui penambahan fungsi penyidikan.

Sejumlah akademisi dan pakar hukum menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam RUU HAM yang tengah disusun pemerintah

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini kementerian terkait pembahasan RUU Migas.