Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.

Kita harus melihat ada ekstensi BUP tetap harus menjaga kesehatan regenerasi atau kategorisasi terhadap tiga jenjang yang ada di dalam kepolisian dan 21 tingkat

fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan, dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak

Ya kalau melihat kesetaraan sesama aparat penegak hukum maupun dengan TNI, ya itu kita lihat Kejaksaan pensiun umur di 61, fungsional 62 kalau saya tidak salah.

Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajar Polda Sumut dan Polrestabes Medan yang mengungkap sindikat prostitusi online.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin.