Artinya, masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan perbaikan yang nyata.

Langkah tersebut penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak KPK mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengusulkan pemerintah agar anak-anak hingga orang tua yang terdampak karhutla diungsikan lebih dulu ke daerah yang aman.

Sanksi itu menjadi bentuk ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan

Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab.

Dari peta tersebut, kita bisa menyusun perencanaan untuk persiapan menghadapi kebakaran. Mulai dari dana, SDM, sarana-prasarana, hingga koordinasi tingkat pusat