Keberhasilan Kementerian HAM harus diukur dari semakin cepatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, semakin meningkatnya kepatuhan HAM

Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo atas terbitnya Perpres 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Penyebaran LGBT saat ini semakin masif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi bangsa.

Komisi VIII mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan tentang Tata Kelola Terpadu KDKMP.

Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penetapan BAPAS

Praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi disorot anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Faktor-faktor tersebut sangat berpotensi multitafsir dan mendorong labelisasi ekstremisme berbasis kekerasan yang tidak objektif.

Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres.

Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres No 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari onek online.