Pengaturannya nanti akan dituangkan dalam PP. Termasuk usulan jaminan pensiun, akan kita dorong agar bisa diakomodasi.

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Pembahasan RUU Pemilu dipastikan tetap berjalan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

DPR RI hari ini mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU PPRT serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Fraksi PKS menekankan pentingnya pengaturan waktu kerja yang manusiawi. PRT tidak boleh diposisikan sebagai pekerja yang selalu siap setiap saat.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan di tingkat I.