Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026 yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Jika dilarang secara menyeluruh, dampaknya tidak hanya ke pelaku usaha, tetapi juga pekerja, penerimaan negara, hingga devisa ekspor.

KPK mencecar tim pemerika pajak Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin terkait penerimaan uang oleh oknum pegawai KPP Madya Banjarmasin.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Haji Her mengaku didalami terkait hubungannya dengan para tersangka dalam perkara ini.

Haji Her akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan penerimaan gratifikasi.

KPK mendalami penerimaan lain oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu selaku tersangka kasus pemerasan.

Penggeledahan itu terkait dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto membenarkan lanjutan penanganan sedang berproses ditahap penyelidikan terkait dugaan suap perizinan tambang di Malut.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Edward Ennedy Rorong selaku Direktur Keungan PT Adaro Wamco Prima dan PT Drupadi Tirta Intan pada hari ini, Rabu, (8/4).