DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Permintaan yang diajukan AS dan WHO mencuat di tengah kekhawatiran internasional atas dugaan penularan pes paru (pneumonic plague) dari salah satu lab Rusia.

Roh utama UU ini adalah menjamin keterpaduan program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan agar tepat sasaran

UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, hingga siklus SDI.

Apakah hasil pembahasan RUU SDI dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan RUU SDI sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa.

Sygenta Indonesia mempertemukan petani, pemerintah, peneliti, pelaku industri, serta legislator melalui ajang Indonesia Petani MAJU Summit 2026

Peneliti NASA menemukan kawah raksasa baru di permukaan Bulan yang terbentuk akibat hantaman benda luar angkasa.

Pola paling jelas terlihat ketika peneliti membandingkan keanekaragaman burung dengan paparan asap kebakaran pada tahun sebelumnya

Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel