Legislator PKB mendorong BI untuk lebih aktif mengarahkan industri perbankan nasional agar memprioritataskan Pembiayaan pada sektor UMKM dan sektor ekspor.

Ketika proses hukum dianggap tidak berkeadilan, pasti memantik reaksi publik. Ini jadi alarm bagi kita semua.

Banyak hal yang membingungkan. Dalam LHP itu ada beberapa item yang tidak diakui. Ini yang paling menyakitkan bagi saya sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Awalnya saya diperiksa pada Maret 2025, dan pada saat itu prosesnya menurut saya berjalan baik, tidak ada yang mencemaskan.

Perlu pendekatan lintas sektor, mulai dari aspek hukum, ekonomi digital, ketenagakerjaan, hingga pariwisata.

Lebih jauh, Cak Imin mengingatkan bahwa cara pandang seperti ini dapat berdampak sistemik, termasuk terhadap dunia pendidikan

Pelaku ekonomi kreatif itu satu kesatuan. Ketika satu dizalimi, yang lain ikut merasakan. Ini bisa menimbulkan ketakutan kolektif.

Kalau pendekatannya seperti ini, justru bisa melukai semangat besar Presiden dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Ini sektor yang sedang didorong.

Kerja-kerja kreatif itu tidak punya standar harga baku. Penilaiannya tidak bisa disamakan dengan barang yang ada patokan pasarnya.

Penegakan hukum harus tegas, tapi juga adil. Jangan sampai negara keliru memahami nilai dari pekerjaan yang berbasis kreativitas dan keahlian.