Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

MUI mendesak agar tata cara pembiayaan dikembalikan pada prinsip dasar Islam, yaitu manistaṭā`a ilaihi sabīlā (kewajiban haji hanya bagi yang mampu)

Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi

Kita juga merekomendasi supaya tenornya itu lebih panjang. Kalau on call kan masa sebulan diambil lagi. Orang bisa apa?

Proyeksi defisit tersebut masih berada di bawah ambang batas 3 persen dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman pada tahun sebelumnya.

APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaatnya