Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang ATR/BPN dalam pembahasan RUU Kehutanan.

Menlu Iran mengisyaratkan bahwa proses negosiasi antara kedua negara menunjukkan perkembangan positif setelah melalui berbagai tahapan pembahasan.

Permintaan tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social pada Rabu (10/6).

Anggota Baleg DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru.

Baleg DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya memperkuat posisi tawar Indonesia.

Komisi XI DPR mengusulkan agar BPI Danantara dilibatkan dalam pembahasan asum,sio makro ekonomi dan APBN.