Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Penjelasan tersebut disampaikan Menko Ferry menyusul ramainya pembahasan atau isu besaran gaji pegawai Kopdes/Kopkel Merah Putih yang tidak sesuai

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.

Sedikit banyak sudah ada lah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu

Beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi yang belum merata

Komisi II DPR RI akan melakukan safari ke sejumlah partai politik non-parlemen dan Ormas dalam penyusunan RUU Pemilu.

memastikan pembahasan RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif publik.