Pembagian kuota tambahan haji tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara dirinya dengan menteri agama Kerajaan Arab Saudi.

Kuasa hukum Yaqut menilai jaksa KPK salah menafsirkan keputusan terkait pembiayaan ibadah haji dengan keputusan pembagian kuota haji tambahan.

keputusan pembagian kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Yaqut diproses hukum atas kasus dugaan pengaturan korupsi haji tambahan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama.

KPK menilai keuntungan yang diperoleh pihak swasta dari pengelolaan kuota tersebut dinilai sebagai keuntungan tidak sah atau illegal gain.

Legislator meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memenuhi kebutuhan SDM di daerah untuk memperkuat pelayanan jemaah haji.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi BPKH.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti ketidaksinkronan data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Hal itu ditegaskan Yaqut seusai menjalani sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan agenda pembacaan eksepsi.

Keputusan Yaqut membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 bukan keputusan yang muncul tiba-tiba ataupun tanpa kajian.